Puji syukur kami panjatkan ke
hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan pertolonganNya kami dapat
menyelesaikan tugas kami yaitu
makalah kapita selekta manajemen yang berjudul ‘PEMBANGUNAN MELALUI DESENTRALISASI ‘Meskipun
banyak rintangan dan hambatan yang kami alami dalam proses pengerjaannya, tapi
kami berhasil menyelesaikannya dengan baik.
Penulis tidak lupa mengucapkan banyak
terimakasih pada semua pihak yang telah membantu dalam makalah ini, dan tidak
lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah
membimbing kami.
Penulis
menyadari betul bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, makalah ini tidak akan
terwujud dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan
hati penulis berharap saran dan kritik demi perbaikan perbaikan lebih lanjut.
Akhirnya
penulis berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Surabaya, 20 oktober
2013
Penulis
DAFTAR ISI
DAFTAR
ISI..............................................................................................................................ii
BAB I
Pendahuluan
Latar Belakang
Berbagai
keuntungan dari desentralisasi pemerintahan bagi negara-negara berkembang bukan
hal yang baru, bukan pula hal yang dipermasalahkan secara serius. Namun
demikian, berbagai usaha untuk merealisirpemikiran-pemikiran mengenai struktur
pemerintahan yang didesentralisir dalam praktek sebenarnya telah dilaksanakan
dengan baik dalam keraguan maupun tidak dilaksanakan sama sekali. Hasil-hasil dari
usaha desentralisasi sejauh ini masih mengecewakan. Hal ini diakibatkan karena
adanya pelaksanaan yang tidak efisien, tujuan dari desentralisasi sejak
permulaannya terlalu terbatas, dampak pembangunan daerah pedesaan tidak
mempunyai jangkauan cukup jauh. Terlalu banyak harapan yang ditujukan pada
suatu instrumen yang tidak cocok untuk menangani semua masalah sekaligus.
Dengan bantuan latihan yang berorientasi pada sasran, berbagai tindakan yang
telah disesuaikan dengan keadaan, khusunya unuk memenuhi kebutuhan petugas
pemerintahan tingkat menengah, peningkatan administrasi pemerintahan pada
tingkat internasional akan berada dalam suatu posisi yang bisa memberikan saham
terhadap perencanaan usaha-usaha desentralisasi dari negara-negara berkembang
yang berpijak pada landasan yang lebih realistis serta membantu penataan
tujuan-tujuan pembangunan dalam tindakan yang nyata.
Sebagai warga
Negara yang baik tentunya bukan saja dinilai dari perjuangan untuk menjalankan
kewajiban saja. Penyeimbangan antara kewajiban dan hak wargaNegara pun dapat
dijadikan cermin keberhasilan akan koherensi hubungan antara pihak pemerintah
dan warga sipil. Salah satu hak yang telah, sedang dan akan terus diperjuangkan
yakni mengenai kepemimpinan yang menganut system desentralisasi, karena
dianggap lebih gesit dalam mendengar dan menyelesaikan aspirasi rakyat bawah.
System yang telah berjalan selama beberapa tahun silam ini dinilai masihterus
perlu perbaikan dan penyempurnaan sesuai kebutuhan dan tuntutan warga, baik penyempurnaan
yang dilakukan dalam bentuk perundang-undangan maupun prakter lapangan
langsung, sekalipun memang praktek tersebut selalu harus berdasar pada undang-undang
yang berlaku. Hingga saat ini, pembangunan demi pembangunan terus digalakkan
sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Potensi SDM maupun SDA yang
terdapat di daerah tersebut. karena dalam konteks undang-undang secara tersirat
mendelegasikan seluruh pimpinan daerah maupun kabupaten untuk terus berpacu
dalam kemajuan daerah masing-masing yang dipimpinnya. Sementara itu, dalam
proses desentralisasi ini ditemukan berbagai macam kemelut permasalahan yang
berpicu pada pengamalan undang-undang tersebut dan penyelewengan yang dilakukan
berbagai pihak. Padahaljika ditinjau pada isi undang-undang secara tersurat sudah
cukup sempurna dalam penyusanan dan rencana yang ditargetkan. Hal ini yang
mendasari kami untuk mengulas balik dan membedah tuntas mengenai proses
pembangunan yang dijadwalkan menggunakan jalur desentralisasi menyeluruh ini.
Dimana di dalamnyaakan kita kupas mengenai hasil pencapaian system
desentralisasi hingga detik ini dan penyempurnaan administrasi yang telah
dilakukan. Tanpa melupakan pembahasan mengenai prakter desentralisai dan
training-training yang dilakukan untuk memacu pelaksanaan desentralisasi yang
semakin membaik pada masa akan datang.
Tujuan
Tujuan dibuatnya
makalah ini adalah :
1. Agar
pembangunan diindonesia lebih baik lagi,
2. Memberikan
informasi mengenai pembangunan desentralisasi,
3. Mempelajari
tentang pembangunan desentralisasi secara mendalam.
Manfaat
Adapun manfaat
dari makalah ini adalah :
1. Menambah
wawasan tentang ilmu mengenai pembangunan desentralisasi,
2. Menjadi
bahan referensi,
3. Menambah
pengetahuan,
4. Mengetahui
tahap-tahap dalam pembangunan desentralisasi,
5. Dan
mengetahui manfaat dari pembangunan melalui desentralisasi.
BAB II
PEMBAHASAN
Kebijakan desentralisasi
Dengan bantuan latihan yang berorientasi pada sasaran,
berbagai tindakan yang telah disesuaikan dengan keadaan, khususnya untuk
memenuhi kebutuhan petugas pemerintah tingkat menengah, peningkatan administrasi
pemerintahan pada tingkat internasional akan berada dalam suatu posisi yang
bisa memeberikan saham terhadap perencanaan usaha – usaha desentralisasi dari
negara – negara berkembang yang berpijak pada landasan yang lebih realistis
serta membantu penataan tujuan – tujuan pembangunan dalam tindakan yang nyata.
Permasalahan mengenai tugas – tugas dan organisasi
administrasi pemerintah sebagai suatu bagian yang tak terpisahkan dari suatu
sistem politik, memerlukan keputusan – keputusan pendahuluan yang diharapkan
memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
Bial orang menilai kemampuan administrasi pemerintahan
mengamankan keputusan mengenai pemberian pelayanan terhadap masyarakat, jelas
sudah bahwa peraangkat administrasi pemerintah telah menjadi sumber kemacetan
dibeberapa negara dunia ketiga. Suatu pemerintahan yang didesentralisir
berdasarkan beberapa alasan mempunyai peranan untuk menghilangkan sumber
kemacetan ini :
1. Desentralisasi
dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan administrasi pemerintahan pusat dan
membantu pelaksanaan administrasi yang lebih berorientasi kepada masalah –
masalah kelompok sasaran atau wilayah – wilayah.
2. Desentralisasi
meningkatkan kesadaran negara dalam kaitannya dengan kebutuhan – kebuutuhan
warga – warganya, serta menguasai suatu aparat pengawasan yang berlebihan yang
dilakukan secara terpusat dan memerlukan biaya yang mahal.
3. Pada
umumnya dimaksudkan untuk membantu suatu struktur yang pruralistis dari
pembinaan pendapat politik serta penampungan kepentingan – kepentingan
masyarakat yang sesuai dengan pemikiran nilai yang didasarkan pada prinsip –
prinsip kemerdekaan dan demokrasi.
Hasil dari usaha – usaha desentralisasi yang dilakukan
sejauh ini mempunyai efek ganda pada beberapa negara yaitu :
§ Terdapatnya
partisipasi pemerintah daerah yang intensif.
§ Tercapainya
suatu administrasi yang lebih efisien.
Pada kebanyakan negara – negara dunia ketiga, masalah – masalah
pelaksanaannya cukup ruwet. Masalah – masalah tersebut adalah tidak cukupnya
dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat, masalah politik dan organisasi
pemerintahan, sikap yang realistis yang ditujukan oleh para elite politik serta
para pejabat pemerintahan.
Terlepas dari pada hambatan – hambatan ini yang menimbulkan
keraguan yang telah digambarkan tadi, usaha –usaha desentralisasi yang
dilakukan sejauh ini pada umumnya cukup berhasil. Dalam administrasi negara
dari beberapa negara berkembang terdapat kekurangan pegawai yang berkualitas
dan mempunyai motivasi, terutam pada tingkat menengah. Oleh karena itu
merupakan hal yang amat penting untuk menghilangkan pembatasan terhadap sektor
pemerintahan, dengan cara menata kembali peraturan – peraturan untuk keadaan –
keadaan yang tidak perlu diatur, mengurangi aparat pengawas dan lebih banyak
memberikan perangsang terhadap pencapaian tujuan sosial dan ekonomi.
Desentralisasi memerlukan adanya syarat administrative
know – how yang dalam banyak hal hanya dimiliki oleh staf yang terlibat dalam
pelayanan masyarakat. Akibatnya, langkah – langkah yang dimaksudkan untuk
meningkatkan efisiensi administrasi melalui desentralisasi menimbulkan masalah
yaitu oleh staf yang tidak setuju akan adanya program tersebut. Pemikiran –
pemikiran mengenai “ coorperative Management “ yang telah diterapkan dengan
berhasil dalam bentuk yang berbeda – beda di negara – negara industri yang
menyuarakan dukungan bagi desentralisasi dalam bidang organisasi administrasi.
Berbagai Ruang Lingkup Prioritas Dari Penyempurnaan Administrasi
Pada
ruang lingkup yang memprioritaskan keadaan dimana negara – negara berkembang
dalam hal adanya kemungkinan pendelegasian tugas(lembaga – lembaga non
pemerintahan), apabila mereka memiliki
perusahaan –perusahaan negara dan bukan ahli wewenang kepada perusahaan – perusahaan
swasta.
Beberapa
alasan yang dapat dikemukakan untuk menunjang pendelegasian tugas terhadap
lembaga –lembaga otonomi non pemerintah. Organisasi – organisasi ini termasuk
kecil sehingga mampu menyesuaikan diri dengan cepat dengan permasalahan – permasalahan
yang dihadapi. Dalam hal bersaing dengan perusahaan – perusahaan industri
mereka mempunyai kedudukan yang lebih baik untuk memperkerjakan staf yang cakap dan organisasi – organisasi ini
merupakaan rekan dari lembaga – lembaga terpercaya dan lembaga – lembaga
pembangunan lainnya.
Atas
alasan – alasan inilah, lembaga – lembaga otonom merupakan lembaga yang paling
cocok sebagai suatu instrument desentralisasi melalui pendelegasian. Istilah
desentralisasi mengandung suatu prosedur dengan tiga muka :
-
Alih
kewenangan dalam mengambil keputusan kepada pejabat yang lain, misalnya badan –
badan pemerintahan ditingkat daerah (disebut pula dekonsentrasi).
-
Alih
kewenangan pengambilan keputusan kepada lembaga – lembaga yang lain, misalnya
badan – badan pemerintahan ditingkat daerah(dikenal sebagai devolusi).
-
Alih
kewenangan kepada lembaga – lembaga non pemerintahan seperti koperasi, badan –
badan usaha, organisasi pembangunan, dll.(dikenal sebagai pendelegasian)
Pada desentralisasi tanggung jawab memerlukan adanya
pengalihan dana , perincian dari wewenang berskala besar menjadi wewenang
berskala kecil pada daerah misalnya dalam program – program pembangunan
pedesaan dengan suatu kadar yang cukup memadai.
Desentralisasi dengan sendirinya menuntut lebih
banyak pegawai yang cakap. Apabila makin banyak administrasi negara diperlukan
dalam kerangka program desentralisasi yaitu dalam melaksanakan tugas – tugas
baru dan menangani perubahan – perubahan struktural dalam pelaksanaan fungsi
administrasi, makin banyak pula administrasi ini dilibatkan dalam mengaktifkan
perubahan sosial, maka makin mendesak pula perlunya penyediaan advance training
yang berorientasi pada pembaharuan serta dimaksudkan untuk meningkatkan
kemampuan berkomunikasi, berkerja sama, menyelesaikan berbagai konflik, serta
melibatkan diri dalam cara berpikir kearah pemikiran yang strategis.
Jika usaha – usaha desentralisasi dengan bantuan luar
negeri, keberhasilannya tergantung pada kemampuan dari para ahli luar negeri
dalam menyesuaikan spesialisasi mereka terhadap “kepekaan antar budaya”. Jadi
yang diperlukan dalam hubungan ini adalah kesadaran terhadap adanya masalah
serta kemampuan teknis untuk pemecahan masalah tugas – tugas nasional dan bukan
pemecahan yang secara politisi(hal yang paten).
Penyempurnaan administrasi sebagai bagian dari
kerjasama sumber daya manusia harus memperhatikan kelemahan fungsional dari
administras. Dalam beberapa hal, administrasi berorientasi pada hubungan
patronage dan clientele untuk memenuhi kepentingan langsung dari stafnya.
Dilihat dari sumber dana yang terbatas, perangsang yang tidak memadai kemudian ketergantungan pribadi serta
kemampuan administrasi untuk memecahkan masalah dalam menerima pembaharuan –
pembaharuan harus ditempatkan pada urutan bawah.
Dalam kaitannya dengan masalah diatas, penting bagi
negara dunia ketiga untuk menonjolkan pentingnya training dan advance training
dalam administrasi negara dengan cara melengkapi pemikiran training yang
menyeluruh, memperpadukan system advance training kedalam system pengelolaan
personalia, menyempurnakan hubungan antara riset, training dan konsultasi serta
pemanfaatan yang lebih baik dari kerjasama internasional dalam bidang
penyempurnaan administrasi. Pola penataan pegawai serta perencanaan karir harus
dikembangkan dengan strukturgaji yang disempurnakan.
Dalam tiga dasar warsa yang lalu, lembaga – lembaga
yang terlibat dalam kerja sama pembangunan telah memberikan saham yang cukup
banyak terhadap pelaksanaan training dan advance training dalam pelayanaan
masyarakat dan pendirian sekolah – sekolah yang relevant di negara – negara
berkembang.
Training yang Berorientasi Kepada Praktek
Pada berbagai negara, training menyeluruh diberikan
kepada pegawai administrasi pada eselon teratas, namun biasanya hal ini
dilakukan dengan mengorbankankan pegawai – pegawai administrasi tingkat
menengah dan bawah. Suatu advance training yang sistematis serta berorientasi
pada praktek yang disesuaikan dengan pengetahuan dan pengalaman dari pejabat
pemerintah hampir tak pernah diberikan. Berdasarkan alasan ini, Bank dunia
telah menyarankan untuk melakukan langkah – langkah berikut :
-
Sistem
pendidikan dan training harus saling berkaitan secara lebih erat.
-
Kerjasam
internasional dalam penyediaan training dan advance training bagi pegawai muda
harus diintensifkan.
-
Rencana –
rencana pengembangan karir harus ditetapkan.
-
Suatu sistem
perangsang kerja terhadap pelayanan masyarakat harus ditetapkan.
-
Sistem
informasi pegawai harus ditetapkan.
Langkah – langkah penyempurnaan administrasi dari cara
diatas ini pertama – tama harus memfokuskan pada karyawan tingkat menengah.
Strategi ini dimaksudkan bagi administrasi pemerintahan pusat yang bersangkutan
dan strategi ini cocok untuk negara – negara dunia ketigayang berusaha
melakukan pembaharuan dan desentralisasi, akan tetapi dalam sistem politik yang
otoriterdan disentralisir secara ketat, penyempurnaan administrasi dengan cara
ini tidaklah cocok.
Pada negara – negara berkembang “ tonggak – tonggak
pembaharuan “ harus digalakkan dengan melalui pengutamaan usaha – usaha
penyempurnaan administrasi. Usaha – usaha tersebut harus dimulai pada tingkat
politik untuk membina kesiapan bagi desentralisasi serta melalui advance
training bagi pejabat – pejabat tingkat menengah. Usaha – usaha tersebut
dilakukan dengan tujuan meningkatkan kemampuan pelaksanaan para administrator.
Tidak diperlukan gambaran – gambaran terperinci
mengenai kebutuhan training dan advance training, begitu juga dengan definisi
yang tepat mengenai ruang lingkup pioritas regional maupun sub sektoral. Oleh
karena itu, kepentingannya adalah untuk melatih para ahli yang mempunyai posisi
untuk mengalihkan pengetahuan profesional mereka serta keterampilannya dalam
kerangka kelembagaan dan kebudayaan dari negara sahabat, bukan menekankan pada
pengetahuan teknis dan keterampilan organisasi mereka, malinkan memberikan
sumbangan kepada pemantapan dan penyempurnaan “administrasi pembangunan”.
Bab III
Penutup
Kesimpulan
·
Jadi
kesimpulan yang dapat diambil dari pembangunan melalui desentralisasi
adalah Visi Pembangunan Nasional
mestinya tetap mengarah pada visi pemerintah Indonesia yang tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Dengan visi di atas, maka salah satu tugas dan tanggungjawab
mendasar dari para pemimpin itu ialah membangun dan membawa daerah
terkebelakang ke daerah yang lebih maju, mengurangi jumlah orang miskin,
menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendidikan dn kesehatan
masyarakat, dan seterusnya.
·
Dalam
melaksanakan pembangunan, sudah saatnya tidak menunggu pemerintah yang bergerak
untuk memulai. Dalam sistem sentralistik lampau, segala sesuatu dimulai
dari pemerintah. Namun dalam sistem desentralisasi ini, aspirasi rakyat dan
swasta perlu didorong untuk bertumbuh dan berkembang, tanpa menanti pihak
pemerintah.
Kritik & saran
- Seharusnya sebagai calon-calon pendidik kita harus banyak mempelajari tentang Undang-Undang yang pernah berlaku dalam negara kita. Agar nantinya kita menjadi pendidik yang benar-benar berkualitas yang tidak hanya mengerti dan menguasai satu materi ajaran saja, hal itu pula cara untuk meningkatkan pengetahuan kita.
- Sebagai mahasiswa yang baik. Memang sepatutnya untuk kita dapat melihat dan mengkritisi ketidaksinambungan antara pembangunan desentralisasi dengan aparat pemerintah.
Daftar Pustaka
·
Prof. Dr. H. Ateng syarifuddin, S.
H.2006. kapita selekta. Yogyakarta :
Citra media
No comments:
Post a Comment