MY PRIVACY JOB BLOG: MAKALAH KELOMPOK " DESENTRALISASI DALAM PEMBANGUNAN"

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME karena berkat karunia dan rahmat-Nya akhirnya kami dapat menyelesaikan makalah “Peranan Desentralisasi dalam Pembangunan” tepat pada waktunya.

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan makalah ini, teman-teman dan semua pihak yang dengan cara mereka masing-masing sudah ikut campur tangan dalam penyelesaian tugas ini.

Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, makalah ini tidak akan terwujud dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karenan itu, dengan segala kerendahan hati kami berharap saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan tugas lebih lanjut.

Akhirnya, kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Surabaya, 29 September 2013

Kelompok 9

DAFTAR ISI

Kata pengantar ......................................................................................................................... i

Daftar isi .................................................................................................................................. ii

Bab I Pendahuluan ...................................................................................................................1

A. Latar Belakang ........................................................................................................... 1

B. Tujuan ......................................................................................................................... 1

C. Rumusan Masalah ....................................................................................................... 1

Bab II Pembahasan ................................................................................................................. 2

A. Apa yang dimaksud dengan desentralisasi .................................................................. 2

B. Fungsi-fungsi pemerintah pusat ................................................................................... 2

C. Beberapa keuntungan dari desentralisasi ..................................................................... 2

D. Masalah-masalah berkenaan dengan desentralisasi ..................................................... 4

Bab III Penutup ........................................................................................................................ 5

A. Kesimpulan ................................................................................................................... 5

B. Saran ............................................................................................................................. 5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hampir di semua negara di dunia ini, masing-masing bangsa telah menggunakan sistem pemerintahan daerah, yaitu adanya sekelompok orang yang bekerja di luar ibukota dari negara yang bersangkutan serta mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan tertentu untuk melakukan beberapa fungsi pemerintahan. Hanya jika negaranya merupakan negara kecil, seperti hanya suatu kota Naura dan Montserrat, terdapat kemungkinan untuk melakukan semua fungsi pemerintahan dari suatu kantor pusat. Bagi negara besar maka akan sulit serta tidak efisien bagi penguasa pusat untuk mengambil semua keputusan selamanya. Yang harus kita pertimbangkan adalah bukan masalah desentralisasinya, tetapi bagaimana melakukan hal tersebut serta seberapa jauh hal tersebut dapat dilaksanakan. Oleh karena itu kelompok kami akan mengupas “Peranan Desentralisasi dalam Pembangunan” guna menjelaskan secara terperinci dari aspek-aspek yang bersangkutan di dalamnya.

B. Tujuan

o Untuk mengetahui dan paham arti dari desentralisasi.

o Untuk mengetahui peranan desentralisasi dalam pembangunan.

o Untuk mengetahui fungsi-fungsi pemerintahan pusat.

o Untuk mengetahui keuntungan dari desentralisasi.

o Untuk mengetahui masalah-masalah yang berkenaan dengan desentralisasi.

C. RUMUSAN MASALAH

o Apa yang dimaksud dengan desentralisasi

o Fungsi-fungsi pemerintahan pusat

o Keuntungan dari desentralisasi

o Masalah-masalah berkaitan dengan desentralisasi

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Desentralisasi

PBB telah menggunakan istilah desentralisasi yang mencakup:

a. Dekonsentrasi wewenang pada unit-unit di lapangan dari departemen yang sama atau tingkat pemerintahan yang sama, yaitu pelimpahan wewenang mengambil keputusan yang di berikan kepada pegawai pemerintah yang bekerja di lapangan. (istilah ini disebut desentralisasi pemerintahan)

b. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah atau pada instansi-instansi yang khusus, yaitu pelimpahan pengambilan keputusan serta wewenang untuk menetapkan kebijakan kepada wakil-wakil penguasa atau kepada badan-badan kemasyarakatan yang mempunyai otonomi. (istilah ini disebut desentralisasi politik)

Dekonsentrasi maupun pelimpahan wewenang sifatnya bisa teritorial maupun fungsional. Kedua sifat ini bisa menjadi tujuan utama, yang penanggung jawabnya meliputi seluruh lingkup kegiatan pemerintah bisa pula merupakan suatu tugas khusus.

B. Fungsi-fungsi Pemerintah Pusat

Beberapa kegiatan yang menyangkut pemerintahan harus diawasi langsung oleh pemerintah pusat. Misalnya, masalah-masalah luar negeri, masalah pertahanan nasional dan masalah keuangan. Jelas akan merupakan suatu kesulitan dan penghamburan sumber-sumber nasional, bila setiap kota dalam negara membuat mata uang masing-masing. Oleh karena itu masalah keuangan harus dalam pengawasan ketat oleh pemerintah pusat.

C. Beberapa keuntungan dari desentralisasi

Beberapa kegiatan dapat dikontrol baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Beberapa keuntungan menunjukkan kelebihan pemerintahan yang di desentralisasi. Apakah desentralisasinya melalui dekonsentrasi atau melalui pendelegasian wewenang. Beberapa keuntungan yang dapat dipetik sebagai berikut:

a. Pencegah penumpukan masalah

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh satu orang akan lebih cepat dan lebih mudah daripada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh suatu panitia. Sejumlah kecil pengambil keputusan akan terlalu banyak menghadapi masalah, sedang waktu untuk menanganinya sangat terbatas. Dekonsentrasi akan membantu memecahkan penumpukan masalah di pusat pemerintahan.

b. Kecepatan penyelesaian

Di negara-negara berkembang masalah sarana perhubungan merupakan hal yang harus dibenahi. Misalnya saat musim hujan jalan jalan mungkin sukar dilalui, tidak adanya fasilitas yang mumpuni. Oleh karena itu,mungkin memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan respon dari pemerintah pusat. Dalam keadaan seperti itu, maka orang yang bekerja di lapangan harus segera mengambil keputusan dan meneruskan pekerjaanya dengan tidak terlalu melimpahkan pengambilan keputusan kepada pusat.

c. Kenyataan ekonomi

Bagi petugas pemerintah yang hidupnya di ibukota sangatlah sulit untuk memahami keadaan masyarakat di pedesaan. Khususnya mengenai masalah cuaca dan tanah-tanah lapang, merupakan hal yang asing bagi mereka. Kontak langsung dengan keadaan setempat merupakan hal yang penting bila pembangunan ekonomi dari negara yang bersangkutan akan dilaksanakan secara realistis.

d. Kenyataan sosial

Hal yang sama pentingnya adalah pengetahuan mengenai adat istiadat dan tradisi suatu daerah. Misalnya, tidak ada gunanya membuat perencanaan mengenai peningkatan makanan dengan memberikan makanan kepada masyarakat dari suatu bangsa padahal makanan tersebut merupakan pantangan bagi mereka. Oleh karena itu, instansi-instansi pemerintahan setempat dapat memberikan himbauan agar pemerintah pusat mengatur masalah demikian.

e. Masalah ekonomi

Biasanya memanfaatkan tenaga karyawan jauh lebih murah daripada mendatangkan petugas pemerintah pusat. Pada beberapa negara misalnya pemerintah daerah mempunyai banyak waktu untuk menangani tanah pertanian atau dagangnnya. Hal-hal demikian merupakan hal yang umum dalam sistem pemerintahan yang di dekonsentrasi-kan atau pemerintahan daerah yang mendapat pelimpahan wewenang. Tetapi terdapat beberapa keuntungan pada sistem pemerintah yang di devolusikan, yaitu:

f. Peran serta: bila rakyat di perintah oleh pemerintah pusat dari jauh dua hal yang akan terjadi yaitu:

Ü Mereka menjadi apatis dengan mengharap pemerintah pusat melakukan segala sesuatunya untuk kepentingan mereka.

Ü Mereka mempunyai dugaan bahwa kepentingan mereka diabaikan atau kehendak mereka tidak dimengerti.

Desentralisasi, terutama pelimpahan wewenang pada instansi-instansi pemerintah daerah, akan membantu merubah sikap-sikap demikian. Masyarakat akan mengerti pajak yang dipungut dari mereka dan bagaimana pelaksanaanya. Mereka menjadi terdidik dalam tanggung jawab sebagai warga negara dan mereka ikut terlibat juga dalam pengambilan keputusan. Mereka pun akan ikut berkepentingan untuk mencegah korupsi dsb.

g. Solidaritas nasional

Bila sekelompok orang berpendapat bahwa mereka telah diabaikan oleh pemerintah pusat maka mereka cenderung memisahkan diri, sehingga tokoh-tokoh sparatis menjadi populer. Tetapi bila setiap kelompok di suatu negara merasa didorong untuk maju melalui pelimpahan wewenang untuk membangun daerah mereka dengan cara mereka sendiri, sedikit sekali adanya usaha-usaha untuk memisahkan diri. Karena keinginan daerah telah terpenuhi dan berbagai bagian negara berkompetensi dengan sesama mereka dalam kompetisi yang sehat tanpa terjadinya rasa iri yang meracuni.

D. Masalah-masalah berkenaan dengan desentralisasi

Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan bila suatu pemerintah mencoba memutuskan mengenai sistem yang paling cocok bagi pemerintah daerah, terutama bila harus ada pemberian otonomi pada pemerintahan daerah. Dibawah ini beberapa masalah yang paling menonjol:

a. Wilayah

Wilayah yang besar, penduduk yang cukup besar untuk membayar pajak daerah yang akan memberikan pada pemerintahan setempat pendapatan yang memadai agar dapat memberikan pelayanan yang diperlukan. Sebaliknya wilayah yang tidak terlalu besar akan mengakibatkan pemerintahan tersebut sukar dijangkau dan asing bagi warganya seperti pemerintah pusat itu sendiri. Dengan demikian, daerah yang luas harus di bagi lagi, atau beberapa daerah pemerintahan yang kecil di gabungkan baik secara sukarela maupun secara paksa, yang nantinya merupakan pemerintahan bersama, dll. Bila terdapat maksud-maksud tertentu.

b. Beberapa fungsi

Ukuran fisik dan ekonomi dari pemerintahan daerah akan merupakan bahan penetapan pemberian pelayanan yang harus diberikan, demikian pula halnya dengan kemampuan dan keahlian penyelenggaraan administrasinya, ketersediannya sumber-sumber tenaga kerja dan modal, dan sejauh mana tingkat kepentingan dan keinginan daerah.

c. Masalah struktur

Hal yang perlu diperhatikan di setiap negara adalah apakah merupakan hal yang terbaik bila mereka memiliki berbagai tipe pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah atau hanya memiliki jenis pemerintahan yang sama, apapun keadaan wilayah yang menjadi daerah garapannya. Sehingga daerah yang luas dengan penduduk yang banyak diperintah dengan cara yang sama seperti memerintah daerah yang wilayah dan jumlah penduduknya kecil. Masalah-masalah yang menyangkut struktur meliputi juga hal-hal yang berikut: apakah merupakan gagasan yang baik bila setiap tingkat perwakilan rakyat tergantung kepada struktur yang di uraikan diatas, sehingga misalnya perwakilan rakyat di desa hanya bisa bertindak atas persetujuan perwakilan rakyat pada tingkat kecamatan, sedang perwakilan rakyat tingkat kecamatan hanya bisa bertindak atas persetujuan penguasa-penguasa di tingkat propinsi, dan di tingkat propinsi hanya bisa bertindak atas persetujuan pemerintah pusat yang merupakan puncak dari piramid? Atau mungkin yang lebih baik adalah bila berbagai tingkatan mempunyai fungsi berbeda dan bertindak bebas tidak atas persetujuan yang lain.

d. Masalah manajemen

Beberapa sistem pemerintahan daerah mempercayakan pengawasan pelaksanaan administrasi pada komisi DPRD, ada pula walikota, ada lagi dewan penasehat. Beberapa instansi pemerintah daerah memilih pimpinan mereka, adapula yang langsung mengangkat pimpinannya. Selain daripada itu ada pula yang pimpinannya langsung ditunjuk oleh komisi untuk pengangkatan pejabat daerah yang sifatnya independen atau langsung ditunjuk oleh pemerintah pusat.

e. Wewenang hukum

Penguasa-penguasa daerah biasanya dapat membuat hukum atau peraturan intern yang mengatur warga masyarakat di daerahnya, dan badan perwakilan pemerintah pusat di lapangan bisa pula mempunyai wewenang demikian. Tetapi wewenang untuk membuat aturan sejenis ini biasanya dilakukan oleh pemerintah pusat.

f. Sumber-sumber keuangan

Umumnya keefektifan pemerintah daerah tergantung pada pajak dan pendapatan yang mereka peroleh. Pajak bisa didasarkan pada rumah atau harta benda milik masyarakat, mungkin ada pajak pendapatan daerah, atau mungkin pula didasarkan pada kegiatan perdagangan atau pada upah yang diterima. Harus diputuskan terlebih dahulu apakah pajak seperti izin kendaraan harus di setorkan ke pemerintah pusat atau daerah. Bila pendapatan pemerintah daerah pas-pasan untuk menjalankan kewenangan yang diperolehnya, maka otonomi yang dimiliki pemerintah daerah tidak ada artinya.

g. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah

Ikatan keuangan merupakan masalah berkenaan dengan wewenang pemerintah pusat dalam hal pemeriksaan dan pegawasan. Bila terdapat sumber pendapatan daerah yang cukup besar dan pemerintah daerah dapat membelanjakannya tanpa harus menyerahkan pada pemerintah pusat. Ada kemungkinan wewenangnya akan menghambat kebijaksanaan pemerintah pusat. Sebaliknya, bila badan-badan pemerintah daerah terlalu tergantung pada pemberian pemerintah pusat, atau diawasi secara ketat dan kaku oleh pemeriksaan dari pemerintah pusat sampai pun pada masalah-masalah detail, mereka akan tidak banyak berbeda daripada sebuah cabang dari pemerintah pusat dan mereka akan kehilangan inisiatif dan semangat kerja.

h. Masalah politik

Politik nasional akan mencampuri pemerintah daerah, hal ini tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, merupakan hal yang penting untuk mengusahakan jaminan bahwa masalah-masalah daerah turut pula diperhatikan demi kepentingan daerah itu sendiri, para penasehat dan staf daerah cukup mendapat perlindungan dari tekanan-tekanan pihak luar yang menyalahi ketentuan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sebelumnya kelompok kami dapat mengambil kesimpulan bahwa walaupun terdapat alasan-alasan yang membenarkan desentralisasi, terdapat pula prinsip-prinsip dan masalah-masalah yang harus turut di pertimbangkan bila suatu negara melakukan usaha untuk menyempurnakan pemerintahan yang didesentralisasi. Tak ada negara yang mempunyai sistem yang tepat, semua sistem mempunyai kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan, dimana sistem tersebut cocok untuk suatu masyarakat atau negara tetapi tidak dapat diterapkan dalam negara. Dalam hal ini, sering merupakan soal derajat dan batas terhadap itu, umpamanya pengawasan dihapuskan atau pegawai-pegawai bawahan dihentikan, hanya untuk mengikuti petunjuk-petunjuk departemen secara membabi buta.

B. SARAN

Ø Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mempertimbangkan secara intensis serta memperhatikan kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan suatu daerah.

Ø Kinerja otonomi daerah harus dilaporkan secara terperinci kepada pemerintah pusat, dengan demikian segala urusan yang bersangkutan dengan daerah tersebut dapat segera diketahui oleh pemerintah pusat.

Ø Pemerintah pusat memberikan wewenang untuk mengatur suatu daerah kepada pemerintah daerah guna terhindarnya dari pemerintahan daerah yang kaku dan tidak inisiatif dalam pembangunan daerah tersebut tanpa mengurangi pengawasan dari pemerintah pusat itu sendiri.