KATA PENGANTAR
Puja
dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan
YME karna berkat karunia dan rahmat-Nya akhirnya penulis dapat
menyelesaikan makalah “Peranan Desentralisasi dalam Pembangunan”
Tak
lupa juga penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang terlibat
dalam penyusunan makalah ini khususnya kepada dosen pembimbing Dr. Sri
Setyowati, M.Pd yang telah membimbing kami.
Penulis menyadari
betul bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, makalah ini tidak akan terwujud
dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karenan itu, dengan segala kerendahan hati
penulis berharap saran dan kritik demi perbaikan perbaikan lebih lanjut.
Akhirnya penulis
berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Surabaya,
29 September 2013
Penulis,
DAFTAR ISI
Kata pengantar.............................................................................................
1
Daftar isi.......................................................................................................
2
Bab 1 pendahuluan
A.
Latar belakang.............................................................3
B.
Tujuan.........................................................................3
Bab ll pembahasan
A.
Apa yang dimaksud dengan
desentralisasi....................4
B.
Fungsi-fungsi pemerintah
pusat...................................4
C.
Beberapa keuntungan dari
desentralisasi.....................5
D.
Masalah-masalah berkenaan
dengan desentralisasi.... 7
E.
Peranan desentralisasi dalam pembangunan..............10
Bab lll Penutup
Kesimpulan...............................................................................11
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar belakang
Hampir
di semua negara di dunia ini, masing-masing bangsa telah menggunakan sistem
pemerintahan daerah, yaitu adanya sekelompok orang yang bekerja di luar ibukota
dari negara yang bersangkutan serta mempunyai wewenang untuk mengambil
keputusan tertentu untuk melakukan beberapa fungsi pemerintahan. Bagi negara
besar maka akan sulit serta tidak efisien bagi penguasa pusat untuk mengambil
semua keputusan selamanya. Yang harus kita pertimbangkan adalah bukan masalah
desentralisasinya, tetapi bagaimana melakukan hal tersebut serta seberapa jauh
hal tersebut dapat di laksanakan.
Dalam
kasus ini kami mengupas peranan desentralisasi dalam pembangunan.
B.
Tujuan
Ü Untuk mengetahui dan paham
arti dari desentralisasi.
Ü Untuk mengetahui peranan
desentralisasi dalam pembangunan.
Ü Untuk mengetahui
fungsi-fungsi pemerintahan pusat.
Ü Untuk mengetahui keuntungan
dari desentralisasi.
Ü Untuk mengetahui
masalah-masalah yang berkenaan dengan desentralisasi.
BAB II
PEMBAHASAN
1.
Apa yang dimaksud dengan
desentralisasi?
PBB telah menggunakan istilah desentralisasi yang
mencakup:
a. Dekonsentrasi wewenang pada
unit-unit di lapangan dari departemen yang sama atau tingkat pemerintahan yang
sama, yaitu pelimpahan wewenang mengambil keputusan yang di berikan kepada
pegawai pemerintah yang bekerja di lapangan. (istilah ini disebut
desentralisasi pemerintahan)
b. Pelimpahan wewenang kepada
pemerintah daerah atau pada instansi-instansi yang khusus, yaitu pelimpahan
pengambilan keputusan serta wewenang untuk menetapkan kebijakan kepada
wakil-wakil penguasa atau kepada badan-badan kemasyarakatan yang mempunyai
otonomi. (istilah ini disebut desentralisasi politik)
Dekonsentrasi maupun pelimpahan wewenang sifatnya bisa
teritorial maupun fungsional. Kedua sifat ini bisa menjadi tujuan utama, yang
penanggung jawabnya meliputi seluruh lingkup kegiatan pemerintah bisa pula
merupakan suatu tugas khusus.
2.
Fungsi-fungsi pemerintahan
pusat
Beberapa kegiatan yang menyangkut pemerintahan harus
diawasi langsung oleh pemerintah pusat. Misalnya, masalah-masalah luar negeri,
masalah pertahanan nasional dan masalah keuangan. Jelas akan merupakan suatu
kesulitan dan penghamburan sumber-sumber nasional, bila setiap kota dalam
negara membuat mata uang masing-masing. Oleh karena itu masalah keuangan harus
dalam pengawasan ketat oleh pemerintah pusat.
3.
Beberapa keuntungan dari
desentralisasi
Beberapa kegiatan dapat dikontrol baik oleh pemerintah
pusat maupun daerah. Beberapa keuntungan menunjukkan kelebihan pemerintahan
yang di desentralisasi. Apakah desentralisasinya melalui dekonsentrasi atau
melalui pendelegasian wewenang. Beberapa keuntungan yang dapat dipetik sebagai
berikut:
a. Pencegah penumpukan masalah
Pengambilan
keputusan yang dilakukan oleh satu orang akan lebih cepat dan lebih mudah
daripada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh suatu panitia. Sejumlah
kecil pengambil keputusan akan terlalu banyak menghadapi masalah, sedang waktu
untuk menanganinya sangat terbatas. Dekonsentrasi akan membantu memecahkan
penumpukan masalah di pusat pemerintahan.
b. Kecepatan penyelesaian
Di negara-negara
berkembang masalah sarana perhubungan merupakan hal yang harus dibenahi.
Misalnya saat musim hujan jalan jalan mungkin sukar dilalui, tidak adanya
fasilitas yang mumpuni. Oleh karena itu,mungkin memerlukan waktu yang lama
untuk mendapatkan respon dari pemerintah pusat. Dalam keadaan seperti itu, maka
orang yang bekerja di lapangan harus segera mengambil keputusan dan meneruskan
pekerjaanya dengan tidak terlalu melimpahkan pengambilan keputusan kepada
pusat.
c. Kenyataan ekonomi
Bagi petugas
pemerintah yang hidupnya di ibukota sangatlah sulit untuk memahami keadaan
masyarakat di pedesaan. Khususnya mengenai masalah cuaca dan tanah-tanah
lapang, merupakan hal yang asing bagi mereka. Kontak langsung dengan keadaan
setempat merupakan hal yang penting bila pembangunan ekonomi dari negara yang
bersangkutan akan dilaksanakan secara realistis.
d. Kenyataan sosial
Hal yang sama
pentingnya adalah pengetahuan mengenai adat istiadat dan tradisi suatu daerah.
Misalnya, tidak ada gunanya membuat perencanaan mengenai peningkatan makanan
dengan memberikan makanan kepada masyarakat dari suatu bangsa padahal makanan
tersebut merupakan pantangan bagi mereka. Oleh karena itu, instansi-instansi
pemerintahan setempat dapat memberikan himbauan agar pemerintah pusat mengatur
masalah demikian.
e. Masalah ekonomi
Biasanya
memanfaatkan tenaga karyawan jauh lebih murah daripada mendatangkan petugas
pemerintah pusat. Pada beberapa negara misalnya pemerintah daerah mempunyai banyak
waktu untuk menangani tanah pertanian atau dagangnnya. Hal-hal demikian
merupakan hal yang umum dalam sistem pemerintahan yang di dekonsentrasi-kan
atau pemerintahan daerah yang mendapat pelimpahan wewenang. Tetapi terdapat
beberapa keuntungan pada sistem pemerintah yang di devolusikan, yaitu:
f. Peran serta: bila rakyat di
perintah oleh pemerintah pusat dari jauh dua hal yang akan terjadi yaitu:
Ü Mereka menjadi apatis dengan
mengharap pemerintah pusat melakukan segala sesuatunya untuk kepentingan
mereka.
Ü Mereka mempunyai dugaan bahwa
kepentingan mereka diabaikan atau kehendak mereka tidak dimengerti.
Desentralisasi, terutama pelimpahan wewenang pada
instansi-instansi pemerintah daerah, akan membantu merubah sikap-sikap
demikian. Masyarakat akan mengerti pajak yang dipungut dari mereka dan
bagaimana pelaksanaanya. Mereka menjadi terdidik dalam tanggung jawab sebagai
warga negara dan mereka ikut terlibat juga dalam pengambilan keputusan. Mereka
pun akan ikut berkepentingan untuk mencegah korupsi dsb.
g. Solidaritas nasional
Bila sekelompok
orang berpendapat bahwa mereka telah diabaikan oleh pemerintah pusat maka
mereka cenderung memisahkan diri, sehingga tokoh-tokoh sparatis menjadi
populer. Tetapi bila setiap kelompok di suatu negara merasa didorong untuk maju
melalui pelimpahan wewenang untuk membangun daerah mereka dengan cara mereka
sendiri, sedikit sekali adanya usaha-usaha untuk memisahkan diri. Karena
keinginan daerah telah terpenuhi dan berbagai bagian negara berkompetensi
dengan sesama mereka dalam kompetisi yang sehat tanpa terjadinya rasa iri yang
meracuni.
4.
Masalah-masalah berkenaan
dengan desentralisasi
Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan bila suatu
pemerintah mencoba memutuskan mengenai sistem yang paling cocok bagi pemerintah
daerah, terutama bila harus ada pemberian otonomi pada pemerintahan daerah.
Dibawah ini beberapa masalah yang paling menonjol:
a. Wilayah
Wilayah yang
besar, penduduk yang cukup besar untuk membayar pajak daerah yang akan memberikan pada pemerintahan
setempat pendapatan yang memadai agar dapat memberikan pelayanan yang
diperlukan. Sebaliknya wilayah yang tidak terlalu besar akan mengakibatkan
pemerintahan tersebut sukar dijangkau dan asing bagi warganya seperti
pemerintah pusat itu sendiri. Dengan demikian, daerah yang luas harus di bagi
lagi, atau beberapa daerah pemerintahan yang kecil di gabungkan baik secara
sukarela maupun secara paksa, yang nantinya merupakan pemerintahan bersama,
dll. Bila terdapat maksud-maksud tertentu.
b. Beberapa fungsi
Ukuran fisik dan
ekonomi dari pemerintahan daerah akan merupakan bahan penetapan pemberian
pelayanan yang harus diberikan, demikian pula halnya dengan kemampuan dan keahlian
penyelenggaraan administrasinya, ketersediannya sumber-sumber tenaga kerja dan
modal, dan sejauh mana tingkat kepentingan dan keinginan daerah.
c. Masalah struktur
Hal yang perlu
diperhatikan di setiap negara adalah apakah merupakan hal yang terbaik bila
mereka memiliki berbagai tipe pemerintahan pada tingkat pemerintah daerahatau
hanya memiliki jenis pemerintahan yang sama, apapun keadaan wilayah yang
menjadi daerah garapannya. Sehingga daerah yang luas dengan penduduk yang
banyak diperintah dengan cara yang sama seperti memerintah daerah yang wilayah
dan jumlah penduduknya kecil. Masalah-masalah yang menyangkut struktur meliputi
juga hal-hal yang berikut: apakah merupakan gagasan yang baik bila setiap
tingkat perwakilan rakyat tergantung kepada struktur yang di uraikan diatas,
sehingga misalnya perwakilan rakyat di
desa hanya bisa bertindak atas persetujuan perwakilan rakyat pada tingkat
kecamatan, sedang perwakilan rakyat tingkat kecamatan hanya bisa bertindak atas
persetujuan penguasa-penguasa di tingkat propinsi, dan di tingkat propinsi hanya
bisa bertindak atas persetujuan pemerintah pusat yang merupakan puncak dari piramid? Atau
mungkin yang lebih baik adalah bila berbagai tingkatan mempunyai fungsi berbeda
dan bertindak bebas tidak atas persetujuan yang lain.
d. Masalah manajemen
Beberapa sistem
pemerintahan daerah mempercayakan pengawasan pelaksanaan administrasi pada komisi
DPRD, ada pula walikota, ada lagi dewan penasehat. Beberapa instansi pemerintah
daerah memilih pimpinan mereka, adapula yang langsung mengangkat pimpinannya.
Selain daripada itu ada pula yang pimpinannya langsung ditunjuk oleh komisi
untuk pengangkatan pejabat daerah yang sifatnya independen atau langsung
ditunjuk oleh pemerintah pusat.
e. Wewenang hukum
Penguasa-penguasa
daerah biasanya dapat membuat hukum atau peraturan intern yang mengatur warga
masyarakat di daerahnya, dan badan perwakilan pemerintah pusat di lapangan bisa
pula mempunyai wewenang demikian. Tetapi wewenang untuk membuat aturan sejenis
ini biasanya dilakukan oleh pemerintah pusat.
f. Sumber-sumber keuangan
Umumnya
keefektifan pemerintah daerah tergantung pada pajak dan pendapatan yang mereka
peroleh. Pajak bisa didasarkan pada rumah atau harta benda milik
masyarakat.mungkin ada pajak pendapatan daerah, atau mungkinpula didasarkan
pada kegiatan perdagangan atau pada upah yang diterima. Harus diputuskan
terlebih dahulu apakah pajak seperti izin kendaraan harus di setorkan ke
pemerintah pusat atau daerah. Bila pendapatan pemerintah daerah pas-pasan untuk
menjalankan kewenangan yang diperolehnya, maka otonomi yang dimiliki pemerintah
daerah tidak ada artinya.
g. Hubungan antara pemerintah
pusat dan daerah
Ikatan keuangan
merupakan masalah berkenaan dengan wewenang pemerintah pusat dalam hal
pemeriksaan dan pegawasan. Bila terdapat sumber pendapatan daerah yang cukup
besar dan pemerintah daerah dapat membelanjakannya tanpa harus menyerahkan pada
pemerintah pusat. Ada kemungkinan wewenangnya akan menghambat kebijaksanaan pemerintah
pusat. Sebaliknya, bila badan-badan pemerintah daerah terlalu tergantung pada
pemberian pemerintah pusat, atau diawasi secara ketat dan kaku oleh pemeriksaan
dari pemerintah pusat sampaipun pada masalah-masalah detail, mereka akan tidak
banyak berbeda daripada sebuah cabang dari pemerintah pusat dan mereka akan
kehilangan inisiatif dan semangat kerja.
h. Masalah politik
Politik nasional
akan mencampuri pemerintah daerah, hal ini tidak dapat dihindari. Oleh karena
itu, merupakan hal yang penting untuk mengusahakan jaminan bahwa
masalah-masalah daerah turut pula diperhatikan demi kepentingan daerah itu
sendiri, para penasehat dan staf daerah cukup mendapat perlindungan dari
tekanan-tekanan pihak luar yang menyalahi ketentuan.
5.
Peranan desentralisasi dalam
pembangunan
Dari uraian diatas jelaslah, walaupun terdapat alasan-alasan
yang membenarkan desentralisasi, terdapat pula prinsip-prinsip dan
masalah-masalah yang harus turut di pertimbangkan bila suatu negara melakukan
usaha untuk menyempurnakan pemerintahan yang didesentralisasi. Tak ada negara
yang mempunyai sistem yang tepat, semua sistem mempunyai kelebihan-kelebihan
dan kekurangan-kekurangan, dimana sistem tersebut cocok untuk suatu masyarakat
atau negara tetapi tidak dapat diterapkan dalam negara. Dalam hal ini, sering
merupakan soal derajat dan batas terhadap itu, umpamanya pengawasan dihapuskan
atau pegawai-pegawai bawahan dihentikan, hanya untuk mengikuti
petunjuk-petunjuk departemen secara membabi buta.
BAB III
PENUTUP
No comments:
Post a Comment